Ironi Buruh Perkebunan Sejak Jaman Kolonial
Buruh Perkebunan: Lingkaran Kemiskinan
Pendidikan merupakan hal terpenting dalam menunjang keberlangsungan hidup manusia. Tanpa pendidikan mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan cita-cita untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandang hidup mereka. Ironisnya pendidikan merupakan hal yang teramat langka bagi kehidupan keluarga buruh kebun. Anak-anak buruh kebun rata-rata memiliki kualitas pendidikan yang rendah. Tingginya angka tinggal kelas menjadi hal yang sangat lumrah diantara para murid, seperti Lestari anak kelas 2 SD harus rela tidak naik kelas, ada juga Zaini anak kelas 1 tidak naik kelas karena tidak bisa baca dan tidak sekolah TK sebelum masuk SD.Begitu juga imron yang terpaksa harus bertahan menjalani pendidikan selama 3 tahun di Kelas 5 SD. Kondisi seperti ini hampir terjadi pada semua anak-anak buruh di perkebunan yang ada di Banyuwangi.
Faktor kemiskinan orang tua sebagai buruh kebun merupakan hambatan utama bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan layak.Alih-alih kursus atau membeli buku penunjang pengetahuan, gaji orang tua sebagai buruh kebun telah habis dialokasikan untuk makanan sehari-hari, dan hal ini dialami secara umum oleh buruh perkebunan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Pendapatan sebagai buruh tidak cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak mereka. Hal senada juga sama saat membicarakan soal perawatan kesehatan dan kualitas gizi. Anak mereka tidak mendapatkan makanan dengan gizi yang baik sehingga sering mengalami sakit. Pengetahuan mereka tentang jenis-jenis makanan yang bergizi dapat dikatakan kurang. Makanan yang di suguhkan untuk anak-anak hanya apa adanya saja, tanpa ada pertimbangan tentang nilai gizi yang di kandung. Orang tua mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk memikirkan menu atau jenis makanan apa yang harus di sajikan untuk anak-anak mereka. Yang paling penting bagi mereka adalah tersedianya makanan. Tanaman yang ada di sekitar rumah dan kebun daun ubi, genjer, kangkung dan pakis sering dimanfaatkan untuk hidangan sehari-hari. Lauk ikan asin, tempe dan telur adalah makanan yang dikonsumsi karena harganya relatif murah. Berdasarkan gambaran di atas, dapat dilihat bahwa kualitas pendidikan untuk anak-anak yang di perkebunan sangat memprihatinkan.
Selain faktor ekonomi, faktor sosial budaya juga mendorong rendahnya kualitas anak-anak 
buruh kebun. Orang tua anak-anak di kebun hanya akan menyekolahkan anaknya pada tingkat sekolah dasar. Lulus sekolah dasar anak-anak harus turut membantu bekerja di kebun demi ekonomi keluarga mereka, apalagi menurut mereka pendidikan tidak begitu penting, karena pihak perkebunan bersedia menampung asal masih kuat tenaganya. Kedua, latar belakang pendidikan orang tua mereka yang masih rendah, banyak di antara orang tua anak-anak yang ada di kebun hanya bisa sekolah sampai SD atau paling tinggi sekolah mereka hanya pada sekolah tingkat menengah pertama (SMP) dan yang paling tragis banyak tidak bisa baca dan tulis. Sekali lagi, para orang tua tersebut tak jua bisa disalahkan, orang tua mereka sebelumnya juga buruh kebun yang nasib ekonominya sama persis. Ketiga, pandangan dan kebiasaan buruh kebunyang apatis terhadap urgensi pendidikan terutama bagi anak perempuan. Bagi para buruh kebun pendidikan dipandang tidak akan mampu memerdekakan anak-anaknya dari kemiskinan dan belenggu domestik perempuan. Sekalipun perempuan di lingkungan kebun berpendidikan tinggi, mereka akan tetap menjadi ibu rumah tangga, berurusan dengan memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan merawat anak.
Buruh perkebunan merupakan cikal bakal pengerahan tenaga kerja atau perburuhan yang pertama di Indonesia sebelum hadirnya buruh-buruh industri. Bahkan munculnya buruh rel kereta api sebenarnya untuk menunjang aktivitas pendistribusian sumber daya alam yang mengerahkan buruh perkebunan secara massal di berbagai wilayah di Indonesia. Ironisnya, sejak jaman kolonial hingga saat ini lingkaran kemiskinan tetap memenjara buruh perkebunan di Indonesia. Keterbelakangan akses pendidikan hingga sosial budaya menyebabkan keturunan buruh perkebunan tidak mengalami perbaikan nasib dari jaman ke jaman, atau rezim ke rezim. Alih-alih membicarakan undang-undang ketenagakerjaan selayaknya buruh industri perkotaan, buruh perkebunan hingga kini masih bergulat dengan buta aksara, keterasingan pendidikan serta informasi, dan terbelenggu oleh kultur tradisional yang salah kaprah.
Oleh : Mahrawi
Divisi Pendidikan Wadas, tinggal di Banyuwangi
