Tiba-tiba saja seluruh penjuru pasar tradisional, perkampungan kumuh, hingga pelosok-pelosok desa ramai kedatangan Tuan-tuan dan Nyonya-nyonya parlente. Parade kedatangan Raja pada masa lalu terulang kembali dalam pekan-pekan terakhir menjelang Pemilu 2014. Tuan parlente datang ke daerah pemilihan disambut dengan tarian tradisional, atas nama melestarikan kebudayaan dan pemujaan eksistensi si Tuan memang memiliki perbedaan arti yang sangat tipis. Di sisi lain Si Nyonya berbaju mahal, bak Putri Kaisar menawarkan kemulusan kulitnya menjabat tangan rakyat yang kasar dan kapalan, “Kapan lagi kemulusan kulit Nyonya parlente bisa disentuh rakyat kumal di pasar”.
Rakyat tentu saja mampu menilai hingga seorang tukang becak mampu berpendapat bahwa janji yang datang dari seorang calon wakil rakyat adalah janji palsu, “Hari ini mereka datang dan bertingkah seolah kita adalah sahabatnya esok saat terpilih dia akan pergi meninggalkan kita, tanpa pesan”. Bak salesman investasi bodong, para wakil rakyat bercuap-cuap akan memberikan kesejahteraan jika dirinya mendapatkan posisi nyaman di kursi dewan, tetapi saat rakyat menagih janji, jangankan ditepati, terkadang justru berbalik arah menindas rakyat baik melalui korupsi atau bekerja dengan penguasa modal. Para wakil rakyat dan partai politik duduk nyaman di atas fasilitas negara, dan bertingkah seolah telah melakukan hal besar untuk rakyat, padahal hanya duduk manis bahkan tertidur saat rapat digelar.
Di lain pihak kondisi jutaan rakyat Indonesia menjelang detik-detik pemilu amatlah tragis. Para buruh di kota tercekik karena upah yang mereka terima serasa tidak lagi bernilai, harga-harga melambung begitu tinggi. Sutinah, buruh migran di Arab Saudi sedang menghitung detik-detik kematiannya, hingga akhirnya dibebaskan berkat kerja bersama rakyat, dan pemerintah sama sekali tidak bergeming atau malu karena ditelanjangi oleh kekuatan rakyat saat membebaskan Sutinah. Sekalipun realita TKI yang meregang nyawa seperti Sutinah selalu muncul, tapi perempuan desa tak pernah gentar, justru semakin banyak perempuan desa yang bekerja di luar negeri. Alasan yang diungkapkan oleh para perempuan buruh migran tersebut amatlah miris, “Saya ingin anak saya sekolah, berpakaian yang pantas dan cukup gizi”. Jutaan anak-anak miskin putus sekolah dan rentan diperdagangkan atau terjebak prostisusi. Kenyataan pahit yang terpaksa harus tetap dijalani rakyat sembari melihat para calon wakil rakyat menghamburkan uang miliaran rupiah sebagai syarat agar dirinya terpilih dalam pesta demokrasi.
Para rakyat seolah terpisah dari arti demokrasi, jikalau demokrasi mampu menyalurkan aspirasi rakyat miskin, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, demokrasi semakin mencederai rakyat miskin. Kenyataan yang terlihat kursi eksekutif dan parlemen hanyalah milik para majikan bermodal besar, sebab biaya untuk menjadi wakil rakyat amatlah besar, tak ada ruang untuk wakil rakyat yang miskin. Ketika ruang kendali pemerintah dan pusat perumusan kebijakan Negara dibuat oleh para majikan maka yang terjadi adalah tidak ada secuilpun perlindungan atau perhatian bagi rakyat miskin. Jika politik tidak lagi dikuasai rakyat miskin, maka peningkatan kesejahteraan buruh di perkotaan hanyalah isapan jempol, perempuan desa akan terus terpisah dari anak yang dilahirkannya karena harus menjadi TKI, dan disaat itulah rakyat semakin terluka serta kehilangan haknya.
Kebutuhan rakyat amatlah sederhana yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, “perut rakyat yang lapar haruslah kenyang”. Namun kebutuhan yang sederhana itu mengandung konsekuensi yang sangat besar, penurunan impor. Para legislator dan eksekutif terpilih senantiasa senang dengan kegiatan impor. Harga pangan tinggi karena kebutuhan pertanian dari hulu hingga hilir diimpor dari luar negeri, rakyat tidak diuntungkan tetapi wakil rakyat diuntungkan karena ada kompensasi dari setiap kegiatan impor, fee dan uang saku. Fee dan uang saku yang begitu menarik dan akhirnya menyeret sejumlah nama pejabat tinggi ke meja hijau.
Rakyat Indonesia mengalami keterpurukan yang justru kian meningkat dari satu periode pemerintahan ke pemerintahan selanjutnya. Rakyat justru kian pesimis terhadap partai maupun pemerintahan yang terpilih. Lembaga Survei Indonesia bahkan merilis pernyataan bahwa tingkat golput pada pemilu 2014 mencapai 34%, dan angka ini jauh mengungguli kemenangan PDIP dalam pemungutan suara. Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai dan pemerintahan bukan tanpa sebab, meningkatnya kasus korupsi, mahalnya harga kebutuhan pokok, lemahnya peradilan, dan tidak adanya perlindungan negara terhadap hak rakyat menjadi akar persoalan utama. Rakyat kian sengsara hingga harus meningkatkan jam kerja bahkan bermigrasi ke luar negeri untuk sesuap nasi, tetapi pejabat pemerintahan justru semakin gemar mengoleksi selingkuhan dan barang mewah.
Rakyat hari ini berjuang untuk kehidupannya sendiri tanpa perlindungan Negara sedikitpun. Tingkat golput yang tinggi bukan tanpa sebab, rakyat telah jenuh dengan slogan.
Sekalipun muncul tokoh populis dan digaungkan mendapatkan jutaan simpati dari kaum intelektual dan kelas menengah perkotaan sekali lagi rakyat tidak bodoh. Jutaan rakyat di Indonesia adalah rakyat miskin di pedesaan, bahkan di pedalaman yang harus mempertaruhkan hidupnya demi sesuap nasi. Kebutuhan rakyat akan kesejahteraan itu mutlak sehingga bukan wakil rakyat populis semata yang dibutuhkan tetapi wakil rakyat yang memiliki komitmen tegas memperhatikan penghidupan rakyat. Penghidupan rakyat yang kian pelik tidak cukup diselesaikan dengan sekadar penampilan sederhana merakyat berbaju kotak-kotak, sebab buruh membutuhkan upah layak, petani dan perempuan desa membutuhkan tanah agar tidak lagi ke luar negeri, anak-anak butuh pendidikan dan jutaan rakyat serta sarjana butuh pekerjaan.
Oleh :Rachma Ona
Relawan Wadas, bidang Penelitian
