Momentum Hari Buruh sedunia dijadikan oleh anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, untuk meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan dan mendukung kesejahteraan buruh perkebunan.
Hingga saat ini buruh kebun masih terabaikan status hubungan kerja dengan perusahaan yang berimbas pada kesejahteraan mereka.
“Yang dimaksud perhatian pemerintah adalah campur tangan pemerintah untuk memastikan para perusahaan baik swasta maupun BUMN agar hubungan kerja antara buruh dan perkebunan memiliki dokumen ikatan kerja sehingga hak-hak pekerja perkebunan yang selama ini terabaikan dapat segera di selesaikan,” kata Andi dalam pernyataannya ke PRLM, Sabtu (2/5).
Hak-hak itu antara lain, jaminan perlindungan pekerja perkebunan, upah yang jelas dan layak, jaminan kesehatan pekerja dan keluarganya serta hak-hak normatif lainnya.
“Pekerja perkebunan itu jumlahnya luar biasa besar di seluruh Indonesia. Untuk pekerja sawit saja sebanyak 10,4 juta orang. Belum buruh perkebunan karet, kakao, teh, kopi, tebu, rempah (pala, kayu manis, cengkeh, lada, vanili), dan lain sebagainya,” ujarnya.
Jika di total seluruh Indonesia menurut data dari Pusdatin Kementan bisa mencapai 34 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik, upah buruh tani nasional per hari secara nominal sebesar Rp. 46.180,- sedangkan secara riil hanya sebesar Rp. 38.522,-,” katanya.
Angka ini masih jauh jika dibandingkan dengan buruh industri secara angka nasional di dapat sebesar Rp. 60,993,- dan untuk buruh bangunan sebesar Rp.79.567,-.
“Presiden Jokowi pada kesempatan di Deli Serdang Sumatera Utara pekan lalu di depan PTPN III sudah meminta secara simbolis agar pelaku usaha perkebunan mampu mensejahterakan kehidupan ekonomi serta kesehatan buruh perkebunan. Namun eksekusi nyata di lapangan kami akan tetap tunggu sehingga apa yang diucapkan pemerintah sesuai kenyataan di lapangan,” kata Ketua DPW PKS Sulsel ini.
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/05/02/325734/buruh-perkebunan-masih-perlu-banyak-perhatian
