Dalam sistem pengupahan di Indonesia dan kaitannya dengan hubungan industrial antara pengusaha dengan buruh dikenal sebuah ketentuan yang dikenal dengan sebutan penangguhan upah. Penangguhan upah adalah mekanisme yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun

Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan di Kabupaten Jember mengajukan penangguhan pembayaran karyawan sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) kabupaten setempat tahun 2016 sebesar Rp1.629.000. “Hingga pertengahan Januari ini hanya ada satu perusahaan yang mengajukan penangguhan

Sejumlah perwakilan buruh Perkebunan Kali Duren, Kecamataan Sumberbaru, kembali menagih janji manajemen perusahaan, yakni PT Yunawati, atas penyelesaiaan pembayaraan upah 350 buruh kebun, yang sampai saat ini belum terealisasi. Padahal sesuai perjanjiaan tri partit, yang

Saat ini diperkirakan baru sekitar 10% dari total seluruh tenaga kerja perkebunan kelapa sawit yang tergabung di serikat buruh. Jelas ini membuat hak-hak pekerja sulit diperjuangkan, baik terkait kesejahteraan maupun perlindungan sosialnya. Kondisi tersebut disebabkan

Sekitar 100 orang buruh perkebunan Lidjen, Licin, Banyuwangi mendatangi DPRD Banyuwangi, Senin (27/04/2015) siang. Mereka meminta DPRD setempat bersikap terkait dikuranginya nilai upah para buruh. Para buruh mengklaim upahnya anjlok dari Rp 2,2 juta menjadi

Momentum Hari Buruh sedunia dijadikan oleh anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, untuk meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan dan mendukung kesejahteraan buruh perkebunan. Hingga saat ini buruh kebun masih terabaikan status hubungan kerja

Jakarta – Terhitung mulai hari ini, rekomendasi dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK) terkait peningkatan status pegawai kontrak menjadi tetap harus lebih diperhatikan para pengusaha. Sebab jika tidak dipatuhi bisa saja pegawai yang bersangkutan menindaklanjuti ke

KBRN, Banyuwangi : Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Banyuwangi mengkalim, tidak ada perusahaan yang beroperasi diwilayahnya, meminta penangguhan pembayaran Upah Minimu Kabupaten (UMK). Pasalnya sampai dengan tengat waktu yang ditentukan yakni per 1

Gubernur Jawa Timur Soekarwo secara resmi sudah menandatangani Pergub No 80 Tahun 2015 tentang Upah Minimum SektoralKabupaten/Kota (UMSK) yang berlaku mulai januari 2016. Dengan ketetapan ini sudah ada kepastian tentang adanya Upah Minimum SektoralKabupaten/Kota (UMSK)

January 7, 2016 Jember Hari Ini – Hingga saat ini belum ada satupun perusahaan di Jember yang mengajukan permohonan penangguhan pembayaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2016. Demikian ditegaskan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi